(30/03/21) Kepala Kankemenag Kota Probolinggo, Mufi Imron Rosyadi membuka secara resmi Rakor Pemantauan dan Evaluasi PMP-ZI serta PMP-RB. (foto: Rief)
Kota Probolinggo (Inmas), Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, perlu adanya implementasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI).
Berdasar hal ini Kantor Kementerian Agama kota Probolinggo, menggelar Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi PMP-ZI serta PMP-RB, Selasa (30/03/21) bertempat di aula kantor setempat.
Hadir dalam rakor tersebut, Kepala kankemenag Kota Probolinggo Mufi Imron Rosyadi, Kasubag TU, para Kasi, dan Penyelenggara Syari’ah.
Dalam sambutan pembukaannya Kepala Kantor Kemenag menyampaikan bahwa tantangan dari PMPZI adalah “lemahnya komitmen bersama, masih ada pemahaman atau persepsi yang tidak sama, kurangnya penilaian, tidak adanya reward dan punishment sesuai dengan reformasi birokrasi, anggaran yang tidak memadai dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM),” jelas Mufi Imron
Hal yang perlu dilakukan untuk mengurai kelemahan dalam pembangunan ZI adalah keberanian menerima penilaian dari masyarakat melalui survey diantaranya “survey layanan harian, survey indek kepuasan masyarakat serta survey indek persepsi korupsi,” lanjut Mufi Imron
Kepala Kankemenag juga menekankan, PMPZI harus dilakukan mulai dari Seksi, Satker, dan KUA sebagai unit teknis pelayanan, yang salah satunya memfungsikan secara maksimal Pelayan Terpadu Satu pintu (PTSP), sehingga implementasi ZI menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dapat terwujud dengan indek penilaian yang baik dari masyarakat.
Mufi Imron diakhir sambutannya meminta kepada Tim Zona Integritas untuk “segera tuntaskan penilaian PMPZI, jadikan penilaian dari masyarakat sebagai semangat perubahan yang lebih baik, dengan tetap berkomitmen tulus ikhlas untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” harapnya. (Rief).
HUMAS
