Kota Probolinggo (PHU) Bekerja jangan hanya berorientasi pada DIPA. Tapi bagaimana kita mampu berinovasi mengambil langkah strategis dengan keterbatasan Dipa (anggaran) namun mampu memperluas akses layanan yang dibutuhkan masyarakat, tegas Kepala Kemenag H. Didik Kurniawan saat memberikan pengarahan dalam “RAPAT KOORDINASI, EVALUASI, PROGRAM KERJA, ANGGARAN & CAPAIAN KINERJA DIPA PHU” yang dihelat di Orin Hall and Resto Jl.Panjaitan 5A Probolinggo. Selasa, (26/11/2024).
Pria yang juga didampingi Kepala Subbag TU Ahmad Zaini ini juga menekankan agar pelayanan haji bisa dilakukan dengan Ramah dengan prinsip 3S; Senyum, salam, sapa seraya berdiri mencohkan di hadapan peserta rakorev.
Bahkan pihaknya menginginkan adanya pelatihan khusus pelayanan haji seperti pola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Mall Pelayanan Public (MPP) di mana pelayanan ramah menjadi awal pelayanan prima yang menyenangkan.
Masih menurut pria asal pulau Dewata Bali ini bahwa loyalitas dalam sebuah organisasi sama pentingnya dengan penguatan kompetensi dalam public cervice yang smart, tandasnya.
Ke depan performa layanan dan sdm yang melayani akan semakin baik dan tentu harus selalu dirawat apalagi phu sama dengan bimas islam yang bersentuhan langsung dengan pelayanan Masyarakat, tutupnya.
Plt Kasi PHU dalam laporannya menyampaikan terima kasih atas semua support pimpinan, perencana, keuangan dan semua pihak termasuk lintas sektoral dengan sinergitas terbangun menjadi kunci sukses pelaksanaan kegiatan.
Pelaksanaan Haji yang baik sangat ditentukan adanya regulasi yang tegas, Dipa dan sarana prasarana yang memadai, SDM yang kompeten serta dukungan stakeholder terkait.
Regulasi adalah pijakan bagi sebuah organisasi dalam menjalankan dan mengelola laju perjalanannya. Dipa penganggaran adalah sarana mutlak yang mendukung kelancaran program kerja satker. Begitu pula halnya Sumber daya manusia sebagai pemangku kebijakan juga menjadi penentu terwujudnya pelayanan prima dan smart. Kementerian Agama terus bersinergi dengan Kemenkes dalam hal Istitoah haji yang dewasa ini menjadi hal utama sebelum jemaah haji diperkenankan untuk melunasi biaya dan ongkos hajinya.
Kaiatannya dengan Pemerintah Daerah UU Nomor 8 Tahun 2019 khususnya pasal 36, 37 dan 38 telah detail mengaturnya. Serta beberapa regulasi lain yang terkait dengan haji.
Dalam perjalanannya indek dan capaian pelaksanaan haji Indonesia selalu meningkat dan haji 2024 dinyatakan terbaik dari sebelumnya, namun kemudian ada kebijakan baru Pemerintah membentuk Badan Pelaksana Haji (BPH) yang memiliki kedudukan sama dengan Kementerian Agama.
Koordinasi dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam satuan organisasi, evaluasi melihat lebih detail sekaligus mereview program kerja yang telah dicanangkan tahun berjalan, dengan penganggaran yang tersedia.
Efektifkah kegiatan yang telah dilaksanakan, tepat waktu, guna dan tepat sasaran. Lalu outputnya berdampak apa tidak, sejauh mana tarjet dan progres telah dicapai.
Kegiatan ini diikuti; 24 Peserta; dari Seksi PHU, Analis SDM, PPK, Perencana Keuangan, KUA dan Pranata Humas. Dengan harapan semua ASN Kemenag dapat berkontribusi menjadi corong kemenag menginformasikan pentingnya haji melalui jalur resmi sehingga masyarakat tidak menjadi korban percepatan.
Realisasi perkegiatan juga tersajikan dengan masukan inovasi dari perencana dan keuangan. Bahwa adanya berbagai aplikasi seperti Sakti, Smart DJA, Om Span merupakan aplikasi berbasis web dan memudahkan penguatan keuangan. Dan yang terpenting adalah tercapainya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) secara baik, yang merupakan alat ukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga.
Kegiatan ini diikuti; 24 Peserta; dari Seksi PHU, Analis SDM, PPK, Perencana Keuangan, KUA dan Pranata Humas. Dengan harapan semua ASN Kemenag dapat berkontribusi menjadi corong informasi kemenag. (red).
