Giat tersebut guna melakukan sinkronisasi dan evaluasi program dan anggaran penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Ada beberapa hal penting yang menjadi bahasan dan persiapan haji tahun 2025 yang tentunya menunggu keputusan bpih oleh pemerintah pusat sekaligus kebijakan lebih lanjut, termasuk pemanfaat dana bpkh.
Pemateri juga menjelaskan komponen komponen yang harus dianggarkan melalui Dipa dan pkoh /pkopi. Pkoh berkenaan langsung dengan operasional jemaah haji sementara terkait SDM ASN penganggaran melalui Dipa. Untuk itu memahami aplikasi 1 phu adalah keniscayaan, terangnya.
Terkait haji banyak yang perlu menjadi perhatian bersama baik pelayanan akomodasi, konsumsi dll. Namun yang tidak kalah penting adalah komitmen bersama memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan sesuai dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019, tutup Samsiar selaku Narasumber pada acara penting tersebut.
Terkait Badan Penyelenggara Haji (BPH) sebagai badan yang kayak kementerian. Terkait kesehatan jemaah umroh dan perlindungan jemaah menjadi faktor utama baik ketika di tanah air maupun ketika di Mekah madinah. Kesehatan menjadi kewenangan dpkk. Dan bio Farma menjamin ketersediaan vaksin meningitis perlu kabupaten kota berkoord6dengan rumah sakit pemerintah satu tahun pelaksanaan umroh sama dengan satu kali pelaksanaan haji di Indonesia di sinilah kemudian hak hak jemaah harus terpenuhi dengan baik, tambahnya. (red).
