Kota Probolinggo (Humas Kemenag) – Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo melalui Seksi Bimas Islam menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan”, bertempat di Aula Kantor Kemenag Kota Probolinggo, pada Kamis, (10/07/25)
Acara secara resmi dibuka oleh Kepala Kantor Kemenag Kota Probolinggo, Bapak Didik Kurniawan, yang juga bertindak sebagai narasumber utama. Diskusi dimoderatori oleh Kasi Bimas Islam, Arifin Budianto. Dalam sambutannya, Kakankemenag menegaskan peran strategis Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai garda terdepan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama serta mencegah potensi konflik di tengah masyarakat.
Sebagai materi utama, Kakankemenag menyampaikan strategi: Pembinaan paham keagamaan Islam yang moderat; -Penanganan konflik keagamaan melalui pendekatan preventif dan solutif; -Penguatan komunikasi lintas sektoral untuk mendukung pembinaan umat dan menjaga harmoni sosial.
Beliau juga menggarisbawahi pentingnya deteksi dini terhadap potensi konflik bernuansa agama, seraya mengajak seluruh aparatur KUA berpartisipasi aktif dalam FGD untuk menghasilkan solusi tepat demi terciptanya ketentraman dan kedamaian di masyarakat.
Diskusi berlangsung dinamis dan dihadiri pengurus ormas Islam serta seluruh kepala KUA se–Kota Probolinggo. Para peserta berbagi pengalaman lapangan dan memberikan masukan konstruktif, yang selanjutnya dirangkum menjadi rekomendasi tindak lanjut untuk menjaga stabilitas kehidupan beragama di wilayah ini.
Kegiatan ini juga diawali dengan pembacaan ikrar bersama: “Merawat Kebersamaan, Meneguhkan Moderasi Beragama di Tengah Keberagaman” sebagai komitmen bersama. Di akhir sesi, seluruh peserta mengisi kuesioner terkait pencegahan potensi konflik agar data dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan program ke depan.
Melalui FGD ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih kuat antara seluruh elemen Kementerian Agama dan ormas keagamaan dalam membina umat serta mencegah konflik keagamaan. kegiatan seperti ini sejajar dengan kebijakan Kemenag dalam merumuskan rekomendasi penanganan konflik dan pembentukan satuan tugas deteksi dini. (Rief/Humas)
